Seberapa penting sih keamanan siber bagi suatu negara? Bagi suatu negara, keamanan siber dinilai sangat penting untuk menjaga kerahasiaan negara. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara positif telah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi global dan berdampak kepada produktivitas, persaingan, dan keterlibatan warga negara yang lebih tinggi (Setiadi, Sucahyo, & Hasibuan, 2012). Akan tetapi, karena badan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat kini jauh lebih terkoneksi di dunia maya, beberapa tantangan terkait ancaman siber membutuhkan lebih banyak perhatian untuk mengembangkan keamanan siber yang lebih kuat.
Keamanan siber terdiri dari praktik, tindakan-tindakan, dan upaya-upaya yang melindungi ekosistem siber dan aset-aset perusahaan serta pengguna dari serangan berbahaya yang bertujuan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi atau data (Anjani, 2021). Aset-aset yang dimaksud adalah termasuk tapi tidak terbatas pada perangkat komputasi yang saling terhubung, infrastruktur penting, server, jaringan, dan informasi yang disimpan atau ditransmisikan dalam ekosistem siber (Anjani, 2021).
Ancaman siber adalah tindakan yang mungkin muncul namun berpotensi menyebabkan masalah serius terhadap jaringan atau sistem komputer dan semua orang bisa terkena dampaknya. Dalam sistem negara, komponen yang terkomputerisasi adalah bagian dari infrastruktur penting pemerintah dan rentan terhadap peretas dan menjadi target serangan siber (Anjani, 2021). Untuk pengusaha, pencurian kekayaan intelektual serta pelanggaran keamanan dan data menjadi ancaman umum yang perlu diatasi. Sementara itu, dalam ranah individu, perlu disadari adanya risiko terkait pencurian data dan penyebaran perangkat lunak dan virus yang berbahaya (Bendovschi, 2015).
Dasar hukum untuk mengatur keamanan siber di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan versi revisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ini mencakup aturan untuk beberapa pelanggaran, seperti mendistribusikan konten ilegal, pelanggaran perlindungan data, akses tidak berizin ke sistem komputer untuk mendapatkan informasi, dan sebuah pengambilalihan atau penyadapan ilegal serta tidak berizin terhadap sistem komputer atau elektronik lain (Anjani, 2021).
Untuk menghadapi ancaman siber terhadap keamanan nasional, Peraturan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Nomor 82 Tahun 2014 menyediakan pedoman pertahanan siber. Peraturan itu adalah satu-satunya peraturan yang menjabarkan definisi keamanan siber: Keamanan siber nasional adalah segala upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi serta seluruh sarana pendukungnya di tingkat nasional dari serangan siber (Anjani, 2021).
Dengan demikian, untuk mengantisipasi serangan cyber global atau hacker perlu adanya penguatan server IT dan sinergitas antara Kemenhan, Pemerintah Pusat, dan lembaga lainnya agar serangan cyber dapat diminimalisir. Itulah betapa pentingnya cyber security bagi suatu negara, khususnya Indonesia.
Penulis: Sadam Khadafi | Illustrator: Sumanto
Referensi:
- Anjani Halimah N. 2021. “Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia”, hlm 1-6.
- Bendovschi, A. (2015). Cyber-attacks – trends, patterns, and security countermeasures. Procedia Economics and Finance.
- Setiadi, F., Sucahyo, Y., & Hasuban, Z. (2012). An overview of the development Indonesia’s national cybersecurity. International Journal of Information Technology & Computer Science, 6.
