Pemkab Bojonegoro Menggelar Rapat Akselerasi Implementasi Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemkab Bojonegoro mengadakan Rapat Akselerasi Implementasi Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro pada Rabu (26/02/202) dengan narasumber Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Upaya optimalisasi implementasi Smart City dan SPBE terus dilakukan Pemkab Bojonegoro dalam mewujudkan salah satu dari 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yaitu Green and Smart City. Rapat ini dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Staf Ahli Setda, para Asisten Setda serta diikuti semua kepala OPD, Kabag Setda, Camat, perwakilan Polres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, Ketua Dewan TIK Bojonegoro, dan dua orang pendamping program Smart City Bojonegoro dari Kemenkominfo (Dr. Hasyim Gautama dan Hari Kusdaryanto). Semuel A Pangerapan, selaku Direktur Jenderal Penerapan TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia menyajikan presentasi dengan tema 'A Vision for Indonesia's Digital Ecosystem'. Bupati Bojonegoro,  Hj. Anna Muawanah, M.H. dalam sambutannya menekankan bahwa salah satu syarat pencapaian akselerasi data, mau tidak mau, siap tidak siap harus didorong utamanya dalam penyiapan sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM). “Jika sarana dan prasarana saja yang kita siapkan, sedangkan SDM tidak aware, penerapan SPBE yang merupakan cita-cita bersama tidak akan berjalan maksimal. Tiga komponen yang meliputi sarana, prasarana,dan sumber daya manusia adalah satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. “Pencapaian indeks SPBE yang masih dibawah angka 4,31 untuk target tahun 2023, sudah mencapai target yang maksimal karena secara geografis Bojonegoro tertinggal dalam hal akses sarana transportasi. Bojonegoro jauh dari bandara dan jauh dari sarana transportasi laut. “Tapi kita tidak boleh pesimis, sejak 2018 hingga hari ini, Bojonegoro adalah penghasil migas terbesar di Indonesia. Ini semua tentunya harus kita antisipasi, jika di saat nanti migas sudah tidak ada lagi di bumi Angling Darmo ini”, ujar DR Hj. Anna Muawanah. Bupati berpesan di akhir sambutannya kepada seluruh jajaran Pembkab Bojonegoro untuk menyampaikan pelaporan sesuai target yang ditetapkan. "Kami harap agar laporan kinerja dan juga output berbasis data sesuai peraturan presiden yaitu satu data atau big data, dapat disampaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.” Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P menyampaikan dalam paparannya bahwa Pemkab Bojonegoro menargetkan 3 Quick Win yaitu Dashboard Data Statistik, Aplikasi Pinarak (Pusat Informasi Rakyat), dan Sistem Informasi Desa dan Kecamatan. Kusnandaka menjelaskan roadmap tahun 2020 untuk smart government (4 capaian), smart economy (5 capaian), smart environment (2 capaian), smart branding (2 capaian), smart living (2 capaian), dan smart society (5 capaian). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bojonegoro pada 2019 terpilih dalam kategori baik, ada beberapa tantangan di Bojonegoro seperti adanya rel kereta api, Sungai Bengawan Solo, dan hutan, tetapi yang menjadi tantangan lebih besar adalah kemiskinan yang ada di wilayah  Bojonegoro. Terdapat kendala sumber daya manusia dalam implementasi smart city, yaitu terbatasnya SDM TIK, baik di lingkungan Pemkab Bojonegoro maupun di tingkat desa. Lalu, infrakstruktur di beberapa desa terdapat blank spot dan sebagian layanan internet yang kurang maksimal. Langkah penyelesaian yang akan dilakukan terhadap kendala yang ada antara lain; peningkatan SDM TIK melalui pelatihan, workshop, diklat dan memanfaatkan SDM pemuda ahli TIK sebagai support; bekerja sama dengan pihak ke-3 sebagai support jaringan internet sampai pelosok tingkat desa; ketersediaan data dengan mewajibkan OPD untuk memberikan data dan informasi, update serta sinkronisasi data menggunakan aplikasi; serta pengumpulan data menggunakan DPT dan data KIA dari Capilduk. Dirjen Aptika Semuel Abrijani P, menyampaikan ada tiga pilar yang penting dalam transformasi digital yang harus diperhatikan. Pertama, Digital Citizen atau Pengembangan masyarakat agar berdaya dan mencapai potensi terbaiknya, yang meliputi Digital Society, Digital Talent, dan Digital Entrepreneur. Kedua, Digital Economy, yang meliputi Fasilitasi dan optimasi aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis teknologi digital. Ketiga, Digital Government, yaitu Standardisasi dan integrasi pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat antara lain dalam hal Infrastructure, Data dan Applications, Governance dan Business Process. "Di wilayah Bojonegoro perlu penambahan pengetahuan digital agar dapat memajukan informatika. Digital bisa menjadi basis kebijakan ekonomi di masa mendatang dan apabila berkembang baik akan menjadi Ikon Bojonegoro." lanjut Samuel.